Tolak UU Cipta Kerja, Gabungan Organisasi Kepung Gedung DPRD Bulukumba

Sulengka.net — Aksi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law terus menggema di Kabupaten Bulukumba. Lintas organisasi mengepung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba. Kamis, 8 Oktober 2020.

Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Semmi Kabupaten Bulukumba.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), Front Pembela Rakyat (FPR), Forum Pemuda Bulukumba dan Lidik Pro serta Perwakilan Buruh. Gabungan organisasi tersebut serentak menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Jenderal Lapangan Aksi, Baso Riswandi mengatakan bahwa aksinya tersebut adalah bentuk nyata penolakan rakyat terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di Kabupaten Bulukumba.

“Kita tegaskan, bahwa kita tolak undang undang ‘Cilaka’ ini. Jelas ini merugikan rakyat,” teriak Baso.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba H. Rijal pada saat berorasi di depan peserta aksi mengatakan bahwa penetapan UU Cipta Kerja Omnibus Law dilaksanakan pada malam hari oleh DPR RI.

“Ini terjadi pada saat kita semua tertidur lelap, di tempat ini kami menegaskan bahwa saya secara pribadi bersama rekan rekan DPRD Kabupaten Bulukumba menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut,” kata dia.

Dia menegaskan bahwa pihaknya bakal melakukan rapat bersama delapan fraksi di DPRD Bulukumba.

“Satukan tekad untuk berjuang bersama, karena kami sadar kami lahir dari rakyat, siapa lagi yang akan berjuang mewakili kita sampai ke tingkat pusat, kalau kami sendiri tidak pro pada rakyat,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut sempat terjadi gesekan antara peserta aksi dengan aparat keamanan. Namun tidak berselang lama, Jenderal Lapangan aksi berhasil menenangkan massa.

Diakhir aksi, Ketua bersama anggota DPRD Kabupaten Bulukumba menandatangani pakta integritas menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Comment