Terkait Tahanan Tidak Divaksin, Kejari Bulukumba Angkat Bicara

Sulengka.net — Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kasma Saleh angkat bicara terkait pernyataan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Bulukumba terkait penolakan limpahan tahanan Kejaksaan yang belum melakukan Vaksin, Selasa, 7 September 2021.

Dia mengatakan hal itu merupakan kewenangan Kalapas untuk menindaklanjuti surat edaran sesuai perintah dari Kemenkumham dan memberikan mandat dan memberlakukan pelaku yang akan dilimpahkan harus memiliki kartu vaksin.

“Itu kewenangan Kalapas Melaksanakan perintah dari Kemenkumham, mereka diberikan mandat bahwa untuk pelaku yang akan dilimpahkan ke lapas harus memiliki kartu vaksin,” kata dia.

Dia juga menjelaskan selain dari kartu vaksin, tersangka juga harus memiliki keterangan berbadan sehat, dan bebas Covid-19 di sertai dengan surat keterangan penahanan.

“Dan kalau misalnya Kalapas mengharuskan ada kartu Vaksin, maka kita juga harusnya melengkapi itu Karena Kalapas yang menentukan apakah sudah layak atau tidak di terima di Lapas, dan itu merupakan salah satu syaratnya,” jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa pelaku bisa saja keberatan atau menolak untuk di vaksin serta memperlihatkan bukti pendukung berupa surat keterangan dari dokter yang mengatakan kalau dirinya memiliki penyakit dan mengharuskan dia bebas vaksin.

“Kalau itu bisa saja asal ada surat keterangan dari Dokter kalau memang ini yang bersangkutan tidak bisa di vaksin terkait dengan tersangka memiliki penyakit dan Kalapas pasti terima itu, harus ada pendukung yang membuktikan kalau dia tidak bisa di Vaksin,” ungkap dia.

Bagi tersangka yang ditolak oleh Kalapas, pihak kejaksaan akan mengembalikan ke penyidik untuk melengkapi apa yang menjadi kebutuhan Kalapas.

“Kita kembalikan ke Penyidik untuk dilengkapi dulu syaratnya, dan tetap kami koordinasikan,” tutup dia.

Comment