RSUD Bulukumba Disorot, Benarkah Tidak Ada Dokter Saat Libur ?

RSUD

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. ( foto : https://www.kabarmakassar.com )

Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sultan Daeng Radja mendapat sorotan. Pasalnya, pada saat hari libur diduga dokter tidak berada ditempat berakibat pada lambatnya penanganan pasien ibu hamil hingga menyebabkan kematian bayi dalam kandungan.

Sulengka.net — Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba, Muhammad Jafar mengatakan bahwa dokter dapat bekerja pada 2 tempat, namun harus disadari dokter yang berstatus PNS dengan penempatan RSUD Bulukumba maka harus mengutamakan pelayanan di RSUD.

“Mereka dibayar dengan uang rakyat untuk memberikan pelayanan baik dan maksimal. Adanya sistem atau managemen yang tidak berjalan, harusnya menjadi domain Dewan Pengawas Rumah Sakit untuk memastikan setiap pasien dapat tertangani dengan baik,” kata Jafar.

Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menyelesaikan persoalan pelayanan dasar di Bulukumba sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi. “Semua yang bernyawa pasti akan meninggal, namun yang harus dipastikan adalah, tidak boleh ada manusia yang meninggal karena tidak ada dokter atau karena lambat di tangani,” kata Jafar.

Beredar informasi salah satu pasien hamil mengalami pendarahan dan dibawa ke RS Bulukumba pada Ahad, 13 Oktober 2019 pukul 22.00 hingga pukul 02.00 dini hari, belum ada tindakan dari pihak RS dengan alasan tidak ada dokter yang standby.

Melihat kondisi istrinya sudah kejang kejang, akhirnya sang suami minta ke pihak perawat supaya ada solusi. Akhirnya dirujuklah ke RS Bantaeng. Setiba di RS Bantaeng ibu tersebut dioperasi, namun sang bayi tidak tertolong lagi. “Dengan merujuk pasien tersebut ke RS terdekat, ini seolah olah kita bangga menyerahkan penyelesaian persoalan layanan dasar ke daerah lain,” tutup Jafar.

Sementara Humas RSUD Andi Sulhan Daeng Radja, Gumala Rubiah menyangkal terkait tidak adanya dokter yang standby di RSUD. Dia menduga terjadi kesalahpahaman pihak keluarga pasien.

“Pasien masuk RS datang sendiri tanpa dirujuk, dengan diagnosa preeklamsia berat dan gawat janin dengan kehamilan yang belum aterm. Penanganan sudah dilakukan mulai dari protap Preeklamsia pada ibu dan protap preterm pada janin sesuai instruksi dokter obgin untuk menstabilkan kondisi ibu yang sempat mengalami penurunan kesadaran di rumah tepat jam 02.00 tiba tiba pendarahan hebat dan dari hasil USG dokter obgin didapatkan kondisi plasenta ada dileher rahim (plasenta previa totalis), karena  kondisi tersebut maka dokter menganjurkan untuk dirujuk ke RS terdekat berhubug dokter anastesi tidak ada ditempat baru saja meninggalkan RS malam itu setelah menyelesaikan operasinya di jam 19.00  Ahad malam dan izin ke Makassar,” ungkap Gumala.

Dia menegaskan, RSUD Andi Sultan Daeng Radja memiliki 2 dokter anastesi yang bekerja 24 jam bergantian. Dimana standar Permenkes no. 30 tahun 2019 RS tipe B harus mempunyai 3 dokter anastesi.

“Tidak benar kalau tidak ada dokter yang standbay di IGD dokter IGD 24 jam. Tidak benar kalau tidak mendapat penanganan, sudah diberikan protap preeklamsi dan protap pematangan paru pada janin yang tidak cukup bulan. Menunggu kondisi ibu dan janin stabil baru direncanakan untuk SC (Section Caesaria),” kata dia.

Gumala juga membantah jika pasien dalam keadaan kejang pada saat protap preeklamsi sudah diberikan. Menurutnya, justru kondisi membaik tensi mulai turun, disoreintasi dan penglihatan kabur sudah membaik. Disaat menunggu kondisi ibu cukup stabil tiba-tiba perdarahan hebat yang sebelumnya tidak ada, setelah dilakukan USG  placenta menutupi jalan lahir hingga harus segera di SC. Karena dokter anastesi tidak ada ditempat, maka dirujuk ke RS terdekat untuk penyelamatan ibu dan bayinya.

“Kami pihak manajemen memaklumi bahwa dengan beban kerja yang berat dengan melayani semua jenis bedah umum, obgin dan bedah lainnya dengan cara bergantian belum bisa memenuhi secara maksimal layanan anastesi di RS Bulukumba. Sehingga di butuhkan dokter anastesi tambahan untuk memenuhi standar yang ada. Olehnya itu kami telah bersurat ke Kemenkes untuk meminta tambahan tenaga dokter Anastesi, namun sampai sekarang jawabannya belum ada formasi,” kata Gumala.

Dia melanjutkan, untuk peninjauan kasus secara medis, pihaknya masih menunggu hasil audit medis dari komite medik dan komite mutu RS. “Semoga dari hasil audit bisa dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan layanan nantinya,” kata dia.

“Kita selalu menerima kritik saran untuk meningkatkan mutu layanan demi keselamatan pasien. Untuk kasus seperti ini, memang butuh audit internal untuk melihat errornya dimana, sehingga ada rekomendasi untuk perbaikan,” tutup Gumala. 

Comment