RSUD Bulukumba Bakal Dievaluasi, PMII: Definitifkan Direktur

RSUD Bulukumba

RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja

Sulengka.net — Keluhan warga terkait pelayanan kesehatan masih menjadi problem yang belum terselesaikan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sultan Daeng Radja. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba berencana mengevaluasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sultan Daeng Radja.

Bupati Bulukumba, AM. Sukri Sappewali mengatakan, Pemkab Bulukumba tidak menginginkan keluhan berulang di RSUD Andi Sultan Daeng Radja. “Kita akan evaluasi melalui Dewan Pengawas Dokter bekerjasama dengan Inspektorat bakal membentuk tim evaluasi RSUD Andi Sultan Daeng Radja,” kata dia belum lama ini.

Ditanya soal kasus meninggalnya bayi salah seorang ibu di Bulukumba yang dirujuk ke RSUD Bantaeng karena dugaan tidak adanya dokter ahli, Sukri menjelaskan bahwa RSUD Andi Sultan Radja memiliki dokter ahli. Dari laporan yang diterimanya, RSUD Andi Sultan Daeng Radja memiliki dokter ahli.

“Dokter ahli kan biasanya didatangkan, nah dokter UGD yang bertugas dimana ?. Tidak ada alasan kekurangan tenaga dokter. Sudah banyak dokter, apanya lagi yang kurang. Karena ahli anastesi di Makassar jadi di rujuk ke Bantaeng, cari lagi dokter anastesi. Tapi masalah penanganan awal pasien, kalau tidak ada dokter kami tidak terima. Saya keluarkan APBD untuk bayar dokter. Saya tidak terima kalau masih ada dokter malas,” tegas Sukri.

Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bulukumba, Ramil Syam pada Senin, 28 Oktober 2019, menaggapi baik langkah yang dilakukan oleh Bupati Bulukumba. Menurutnya pelayanan RSUD Andi Sultan Daeng Radja masih dikeluhkan warga. 

“Kami tidak menginginkan terulangnya kasus bayi meninggal dalam kandungan itu. Kasus tersebut adalah hal yang fatal. Manajemen dan pelayanan RSUD Bulukumba sangat bobrok. PMII secara kelembagaan meminta pada Bupati segera mendefinitifkan Direktur RSUD,” kata dia.

Humas RSUD Andi Sulhan Daeng Radja, Gumala Rubiah menyangkal terkait tidak adanya dokter yang standby di RSUD. Dia menduga terjadi kesalahpahaman pihak keluarga pasien.

“Pasien masuk RS datang sendiri tanpa dirujuk, dengan diagnosa preeklamsia berat dan gawat janin dengan kehamilan yang belum aterm. Penanganan sudah dilakukan mulai dari protap Preeklamsia pada ibu dan protap preterm pada janin sesuai instruksi dokter obgin untuk menstabilkan kondisi ibu yang sempat mengalami penurunan kesadaran di rumah tepat jam 02.00 tiba tiba pendarahan hebat dan dari hasil USG dokter obgin didapatkan kondisi plasenta ada dileher rahim (plasenta previa totalis), karena  kondisi tersebut maka dokter menganjurkan untuk dirujuk ke RS terdekat berhubug dokter anastesi tidak ada ditempat baru saja meninggalkan RS malam itu setelah menyelesaikan operasinya di jam 19.00  Ahad malam dan izin ke Makassar,” ungkap Gumala.

Dia menegaskan, RSUD Andi Sultan Daeng Radja memiliki 2 dokter anastesi yang bekerja 24 jam bergantian. Dimana standar Permenkes no. 30 tahun 2019 RS tipe B harus mempunyai 3 dokter anastesi.

“Tidak benar kalau tidak ada dokter yang standbay di IGD dokter IGD 24 jam. Tidak benar kalau tidak mendapat penanganan, sudah diberikan protap preeklamsi dan protap pematangan paru pada janin yang tidak cukup bulan. Menunggu kondisi ibu dan janin stabil baru direncanakan untuk SC (Section Caesaria),” kata dia.

Gumala juga membantah jika pasien dalam keadaan kejang pada saat protap preeklamsi sudah diberikan. Menurutnya, justru kondisi membaik tensi mulai turun, disoreintasi dan penglihatan kabur sudah membaik. Disaat menunggu kondisi ibu cukup stabil tiba-tiba perdarahan hebat yang sebelumnya tidak ada, setelah dilakukan USG  placenta menutupi jalan lahir hingga harus segera di SC. Karena dokter anastesi tidak ada ditempat, maka dirujuk ke RS terdekat untuk penyelamatan ibu dan bayinya.

“Kami pihak manajemen memaklumi bahwa dengan beban kerja yang berat dengan melayani semua jenis bedah umum, obgin dan bedah lainnya dengan cara bergantian belum bisa memenuhi secara maksimal layanan anastesi di RS Bulukumba. Sehingga di butuhkan dokter anastesi tambahan untuk memenuhi standar yang ada. Olehnya itu kami telah bersurat ke Kemenkes untuk meminta tambahan tenaga dokter Anastesi, namun sampai sekarang jawabannya belum ada formasi,” kata Gumala.

Dia melanjutkan, untuk peninjauan kasus secara medis, pihaknya masih menunggu hasil audit medis dari komite medik dan komite mutu RS. “Semoga dari hasil audit bisa dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan layanan nantinya,” kata dia.

“Kita selalu menerima kritik saran untuk meningkatkan mutu layanan demi keselamatan pasien. Untuk kasus seperti ini, memang butuh audit internal untuk melihat errornya dimana, sehingga ada rekomendasi untuk perbaikan,” tutup Gumala. 

Comment