Pusaran Jembatan Bialo, Antara Lanjutkan Pembangunan atau Tender Ulang

Sulengka.net — Mega proyek Jembatan Bialo Bulukumba hingga kini belum dilanjutkan pembangunannya. Padahal, proses tender pembangunan tahap 4 jembatan tersebut sudah selesai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bulukumba berhati-hati dalam menggunakan anggaran pembangunan mega proyek Jembatan Bialo. Pasalnya pembangunan jembatan ini sempat berproses dengan hukum.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, Rudy Ramlan saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa pihaknya tidak terburu-buru melaksanakan kewajiban sebagai pengguna anggaran dalam mengucurkan uang muka pengerjaan Jembatan Bialo.

“Saya akan tetap melaksanakan kewajiban selaku pengguna anggaran, dan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan rekanan,” ungkapnya, Jumat 23 Juli 2021.

Dia juga menjelaskan bahwa untuk memenuhi kewajibannya harus berhati-hati mengambil keputusan Karena jangan sampai menimbulkan kerugian negara yang besar.

“Kalo saya terburu-buru terkait dengan melaksanakan kewajiban saya selaku pengguna anggaran memproses apa yang menjadi permintaan rekanan, jangan sampai saya sudah mengucurkan dana, uang muka, tiba-tiba ada persoalan di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3,” jelasnya.

Rudy juga menambahkan ada beberapa kendala yang harus di selesaikan sebelum melanjutkan pembangunan Jembatan Bialo. “Masih banyak kendala yang harus kita hadapi di lapangan dan salah satunya adalah belum selesainya tanggul pemecah ombak di pantai merpati, artinya selesai itu, mari kita lanjutkan pembangunan jembatan Bialo,” jelasnya.

Terkait proyek jembatan ini Rudy Ramlan juga mengaku akan pelajari mekanisme terkait tender proyek ini apakah akan di tender ulang atau di tunda pelaksanaannya.

“Mekanisme terkait tender ini akan kami pelajari apakah akan kami lanjutkan atau mengadakan tender ulang,” kata dia.

Dilain sisi, Anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi PKB Fahidin HDK mengatakan pihaknya sudah mendesak pemerintah daerah melalui PUPR segera melaksanakan belanja modal.

“Beberapa kali sudah mendesak pemerintah daerah melalui PUPR agar segera melaksanakan belanja modal terkait dengan Jembatan Bialo yang sudah mendapatkan kontrak dari pemerintah daerah,” kata dia.

Fahidin juga menjelaskan perencanaan 5 tahun lalu, yang asas manfaatnya sangat besar untuk masyarakat dan di anggarkan pertahun dengan berbagai pertimbangan PUPR melobi agar tidak merasionalisasi anggaran.

“Kegiatan ini manfaatnya sangat besar bagi masyarakat yang sudah di rancang 5 tahun yang lalu dan di anggarkan pertahun bahkan yang terakhir ini melalui PUPR melobi DPRD agar tidak merasionalisasi anggarannya, setelah kita mendukung dengan berbagai pertimbangan dan khawatir sia-sia anggaran tahap pertama sampai ketiga dan malah sekarang begitu selesai kontrak dan tidak dilaksanakan,” jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa hasil dari pemeriksaan ombudsman pada intinya mengatakan memerintahkan untuk tetap di kerjakan dengan hasil kontrak yang telah terjalin saat ini.

Sekadar diketahui, jumlah anggaran pembangunan Jembatan Bialo tahap 4 yakni 22 miliar lebih. Pemenang tender telah memasang papan proyek di sekitar Jembatan Bialo. Dalam papan proyek tersebut, durasi waktu pelaksanaan yakni Maret-Oktober 2021.

Comment