Pilkades Caramming Berpolemik, PPKD Diduga Lakukan Kecurangan

Sulengka.net — Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba diduga terjadi kecurangan saat  perhitungan suara pada pilkades serentak 64 Desa, Kamis, 5 Maret 2020 lalu.

Dugaan kecurangan tersebut menuai protes oleh sejumlah kalangan, salah satunya Arif. Menurut pegiat sosial ini, pada perhitungan perolehan suara yang dianggap seri pada calon nomor urut 2 atas nama Andi Jamriwali dan 3 atas nama Abdul Hamid (Incumbent) yakni dengan perolehan masing-masing 292 suara itu tidak benar adanya.

“Pada saat perhitungan suara kemarin (red-Kamis, 5 Maret 2020) cakades nomor urut 2 ada diangka 292 dan cakades nomor urut 3 juga ada diangka yang sama yakni 292 berarti seri. Sementara itu, masih tersisa satu lembar kertas suara lagi yang belum terbuka, pada saat panitia membuka dan membacakan kertas suara terakhir. ternyata itu adalah suara calon nomor urut 2, berarti penambahan satu suara untuk nomor 2. harusnya cakades nomor urut dua memenangkan Pilkades dengan perolehan suara 293”, ungkap Arif didepan wartawan sulengka.net, Sabtu, 7 Maret 2020.

Arif mengakui, detik-detik perhitungan kertas suara terakhir penuh dengan suasana euforia hingga masyarakat dan saksi-saksi tidak lagi fokus pada papan rekapan suara, hingga pada akhirnya panitia memutuskan suara Cakades nomor urut 2 dan 3 itu tetap pada perolehan suara seri.

“Karena euforia dan menganggap kita sudah menang maka kita tidak lagi perhatikan saat panitia menulis dan menempatkan suara terakhir ini yang nyatanya milik calon nomor dua itu dicatat dikolom mana. Kenapa suara nomor urut kosong dua tidak bertambah”, kata dia.

Selain itu, Arif juga menegaskan bahwa banyak kesalahan pada mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh panitia, salah satunya perolehan jumlah suara keseluruhan calon yaitu 958 sementara jumlah surat suara terpakai sebanyak 961.

“Bukti lain juga ditemukan dimana pada undangan (Surat panggilan) memilih dengan nomor DPT 77 atas nama sari, sedangkan pada data base DPT itu atas nama basran,” kata dia.

Salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Caramming, Muhammad Nasir juga mengakui bahwa kepanitiaan tidak melakukan transparansi dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan merasa dirinya tidak dilibatkan penuh.

“Tidak semua panitia diberikan DPT, cuma saya sendiri yang tidak kebagian,” kata dia.

Dari hasil pantauannya, Nasir menemukan warga yang tidak terdaftar di DPT, namun mendapatkan panggilan dan sempat menggunakan hak pilihnya.

Dari pantauan redaksi sulengka.net pihak cakades nomor urut 2 yang merasa keberatan telah memberikan laporan pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulukumba pada Jumat 6 Maret 2020 Pukul 14.54, namum pihak PMD belum bisa memberikan keputusan.

Comment