Pemenuhan Hak Disabilitas, Multipihak Harus Terlibat

Dialog Publik

Dialog Publik PPDI Kabupaten Bulukumba.

Sulengka.net— Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bulukumba mendorong inklusivitas. Salah satu tahap yang dilakukan adalah menggelar dialog publik dengan mengusung tema, Peran pemerintah dalam menyongsong implementasi Perda disabilitas Kabupaten Bulukumba. Selasa, 3 Desember 2019.

Pelibatan Multipihak
Pengurus PPDI Sulawesi Selatan, Hamzah menjadi salah satu pembicara dalam dialog publik tersebut. Dalam pemaparannya, Hamzah mengatakan bahwa dua tahun terakhir, PPDI Sulawesi Selatan gencar melakukan advokasi kebijakan di tingkat kabupaten.

“Kami menyadari bahwa sumber daya PPDI tidak cukup untuk pemenuhan hak disabilitas secara menyeluruh. Makanya diperlukan pihak lain untuk mendorong regulasi yang berpihak pada Disabilitas,” kata Hamzah.

Menurutnya, cara yang paling mudah  dilakukan untuk memastikan hak disabilitas adalah dengan mengubah pola pikir. Dia mencontohkan, selama ini sebagian kalangan menganggap bahwa penanganan disabilitas hanya dilakukan oleh Dinas Sosial saja.

“Data PPDI tahun 2016, sebanyak 1018 disabilitas di Kabupaten Bulukumba. Tiap individu memiliki haknya masing masing, mulai dari kesehatan, kependudukan dan sebagainya. Pelibatan multi pihak harus dilakukan,” kata dia.

Salah satu hak disabilitas adalah mendapatkan akses. Amanah UU nomor. 8 Tahun 2016 sudah jelas, bahwa penanganan disabilitas dilakukan di kementerian masing masing.

“Dinas Pekerjaan Umum (PU) misalnya, dengan membuat trotoar jalan yang ramah, aman dan nyaman untuk disabilitas,” kata Hamzah.

Dia menegaskan bahwa Perda Disabilitas di Kabupaten Bulukumba harus mewujudkan perlindungan, pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.

Kawal Aspirasi
Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, Andi Soraya Widyasari mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan kembali masalah yang dihadapi disabilitas di Kabupaten Bulukumba.

“Saya akan memberikan perhatian lebih, tentu sebagai DPRD kami akan terus berjuang untuk aspirasi masyarakat, kami siap mengawal apa yang disampaikan oleh PPDI,” kata dia.

Kita Ini Sama
Sementara itu, Bupati Bulukumba, AM. Sukri Sappewali mengatakan bahwa dalam mengakses pelayanan publik, semua memiliki hak, termasuk disabilitas. Sukri menyebut bahwa sebagai manusia kita ini sama.

“Dinas Sosial harus memfasilitasi disabilitas ke OPD yang lain. Karena disabilitas harus memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah,” kata dia.

Sukri juga mendorong pemerintah desa melakukan pendataan disabilitas, supaya terlibat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) ditingkat desa.

Comment