Pemda Bantaeng Diharap Perhatikan Tenaga Honorer dan Masalah Kelangkaan Pupuk

Rapat Paripurna dalam rangka mendengar pandangan akhir fraksi sekaligus penetapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Bataeng.

Rapat Paripurna dalam rangka mendengar pandangan akhir fraksi sekaligus penetapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Bataeng.

Sulengka.net — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengar pandangan akhir fraksi sekaligus penetapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah masuk pada tahap pengambilan keputusan. Jumat, 24 Juli 2020.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Hamsyah, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin para unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Abdul Wahab dan 20 anggota dewan.

DAlam kegiatan tersebut, seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian pandangan akhir diawali oleh fraksi Karya Nurani Demokrasi Indonesia melalui Sekretaris fraksi, Muh. Sultan yang meminta Pemda mencari penyelesaian kelangkaan pupuk di Bantaeng.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera bersama Partai Kebangkitan Bangsa memberi rekomendasi antara lain, perhatian terhadap tenaga honorer, khususnya yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Pemda diharapkan mengalokasikan dana yang cukup untuk menjamin dana operasional guru-guru di sekolah dan meminta Bupati Bantaeng lebih awal menyiapkan pengganti Sekretaris Dewan, mengingat Sekwan DPRD saat ini akan memasuki masa purnabakti.

#

Partai Persatuan Pembangunan merekomendasikan sajian informasi yang dikonsumsi publik saat ini dianggap membuat mayoritas publik cuek dan menjadi tidak percaya lagi dengan bahaya Covid-19, maka dari itu perlu kecerdasan dan keberanian untuk punya referensi pemahaman lengkap tentang Covid-19. Tujuannya mendorong keberanian untuk menyatakan sikap dengan tegas bahwa nyawa harus diselamatkan secara mutual simbiosis.

Terakhir, Partai Amanat Nasional memberi rekomendasi yakni pembangunan semuanya berawal dari data, maka diharapkan di tahun 2020 Pemda memberi alokasi anggaran yang cukup pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pengelolaan data valid di seluruh tingkatan.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin mengatakan bahwa hal ini memperlihatkan akselerasi atas komitmen kita bersama dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemerintahan untuk pelayanan publik.

“Hal ini merupakan perwujudan tugas pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan masyarakat Bantaeng yang lebih sejahtera. Terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang telah meluangkan waktunya demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Comment