PBB-P2, Tunggakan Bakal Diperiksa Tipikor Polres Bulukumba

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bulukumba, Andi Mappiwali.

Sulengka.net — Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bulukumba, Andi Mappiwali di ruang kerjanya, Kamis, 12 Agustus 2021 mengatakan bahwa, pihaknya di beri deadline waktu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba selama dua bulan untuk menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan jumlah tunggakan Rp. 23.146.193.584.

Dia melanjutkan, tim terpadu yang dibentuk oleh Pemda Bulukumba sejak sepekan lalu terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Tipikor, Kejaksaan, Inspektorat dan Dispenda.

Dia menyebutkan, dari 10 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sementara baru 3 Kecamatan yang sudah dipanggil untuk melakukan pencocokan data.

“Tiga Kecamatan itu yakni, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Ujungloe, sementara ini baru pencocokan data antara data dari desa dan data Dispenda. Setelah semua Kecamatan rampung, baru kita terjun langsung ke lapangan,” ungkap dia.

Dia berharap masalah PBB-P2 secepatnya selesai sehingga tunggakan yang ada di Dispenda tidak terlalu besar.

“Kami berharap semua tunggakan PBB-P2 clear terbayarkan dan kalau ada yang tersangkut agar segera dikembalikan. Sehingga di Dispenda tidak begitu besar tunggakan, paling tidak, Tipikor yang bekerja melakukan pemeriksaan, terkait PBB-P2 mandek dimana, baik itu kolektor yang sudah berhenti maupun yang masih berjalan, begitupun kalau misalnya jika ada di Kepala Desa, baik masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi,” jelas dia.

Di tanya soal pernyataan kepala Desa Bontonyeleng, Andi Baso Mauragawali terkait tunggakan pajak bagi hasil di tahun 2020 kurang lebih 5 miliar. Andi Mappiwali mengatakan bahwa itu bukan kewenangannya.

“Itu bukan di Dispenda, itu kewenangan Dinas Keuangan. Kami di Dispenda cuman memberikan SK ke Keuangan, jadi kendalanya bukan di kami,” tutup dia.

Comment