Paradoks Demokrasi

Oleh: Siswan Tiro (Direktur Perkumpulan Katalis)

Kini semakin banyak kepala daerah yang tidak mau ambil gaji dan tunjangan dari pemerintah daerah yang teralokasikan dalam APBD.

Mungkin ini cukup populer dan bisa saja menambah tabungan cerita baik dari kepala daerah tersebut. Tetapi bagi saya ini merupakan fenomena abnormal.

Sekaya apapun sebaiknya tetap diterima sebagai bentuk penghargaan dari rakyat yang dipimpinnya. Penerimaan tersebut setidaknya akan membuat rakyat semakin percaya diri menempatkan kepala daerah sebagai “pelayannya” dan rakyat sebagai owner.

Sebaliknya jika kepala daerah tersebut tidak menerima, maka rakyat akan.menempatkan kepala daerah tersebut sebagai malaikat yang hanya bekerja secara patuh, taat layaknya malaikat mengabdi pada Ilahi.

Dalam dimensi demokrasi ini sangat berbahaya. Apalagi kita tahu bahwa cost politik saat ini tidak murah bahkan akumulasi gaji dan tunjangan selama menjabat terlalu sulit untuk mengembalikannya. Kecuali semuanya dimaknai sebagai harga utk melakukan pengabdian yang besar.

Tidaklah mengherankan jika gratifikasi, suap, korupsi dan komersialisasi perizinan banyak terjadi di permukaan sebagai bagian untuk mengembalikan cost politik maupun persiapan utk karier berikutnya.

Di berbagai tempat kami mewacanakan agar semua kepala daerah tetap mengambil gaji, tunjangan dan memanfaatkan fasilitas agar masyarakat tetap menempatkan anda sebagai pelayan mereka seraya menghindari dan bersumpah tidak terlibat dalam penyalahgunaan jabatan termasuk fee proyek atau gratifikasi, suap, jual jabatan hingga berbagai bentuk kebijakan dan sikap ketidakadilan lainnya.

Gaji dan tunjangan sebaiknya dimaknai sebagai amanah untuk berbuat terbaik bagi semua lapisan masyarakat. Sebagai panggilan untuk selalu memutuskan secara adil dalam setiap peraturan. Tak seorang pun jadi korban. Bukan sekedar nilai nominal uang semata.

Comment