Melihat Inisiasi Pemekaran Desa Jojjolo

Suasana Musrenbang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa.

Suasana Musrenbang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa.

Sulengka.net — Salah satu Pemuda Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa, Basri mengusulkan supaya Desa Jojjolo dimekarkan. Hal tersebut diusulkannya pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa, belum lama ini.

Kepada sulengka, Basri mengatakan alasannya mengusulkan pemekaran desa. Terdapat beberapa indikator yang dianggapnya penting jadi acuan pemekaran.

“Desa Jojjolo memiliki warga cukup banyak dan melebihi minimal jumlah penduduk untuk pemekaran desa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dianggapnya tidak sesuai harapan,” kata dia, Kamis, 23 Januari 2020.

Basri juga menyebutkan bahwa pembangunan Desa Jojjolo sangat minim. Hal tersebut yang membuat dirinya mengusulkan pemekaran desa.

Dari data badan statistik Kabupaten Bulukumba tahun 2015, Penduduk Desa Jojjolo berjumlah 4.361. Tahun 2020 ini, diprediksi penduduk Desa Jojjolo berjumlah 5.000 orang lebih.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, M. Jufri mengatakan bahwa sejak 2007 silam, dirinya sudah mengusulkan pemekaran Desa Jojjolo.

Kendala yang dihadapi saat dirinya mengusulkan pemekaran desa tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jojjolo dimasa itu tidak memberi respon positif.

“Masa itu kami sudah melakukan komunikasi dan meyakinkan warga. Mayoritas warga mengiyakan, hanya saja BPD enggan menyetujui pemekaran desa,” kata dia.

Menurutnya, pemekaran desa pada 2017 silam tidaklah rumit. Pasalnya, UU nomor 06 tahun 2014 tentang desa belum terbit. Ditanya soal usulan pemekaran desa dari salah seorang pemuda Desa Jojjolo, Jufri menyambut baik usulan tersebut.

“Jadi intinya, silahkan dilanjutkan jika sudah menjadi kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Lebih jauh Jufri menjelaskan bahwa, selain meyakinkan warga, pemekaran desa prosesnya sampai di tingkat kementerian. Bicara kementerian, tahapan awalnya adalah bagaimana dukungan masyarakat, apakah sudah sepakat, siapa inisiatornya.

“Kan harus jelas semua, dan itu dilengkapi berita acara tiap tahapan. Tapi kalau cuma satu dua orang yang mau, itu agak berat dilakukan. Apalagi kalau BPD juga tidak memberikan respon baik,” kata dia.

Paling penting, kata Jufri, terkait surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait moratorium pemekaran desa. Karena terbatasnya APBN. Artinya, jika desa bertambah, otomatis beban anggaran juga bertambah.

Comment