LMPI Minta Kejari Dalami Tunggakan PBB-P2 di Bulukumba

Ketua Markas Cabang LMPI Bulukumba, Irwan Nasir.

Ketua Markas Cabang LMPI Bulukumba, Irwan Nasir.

Sulengka.net — Ketua Markas Cabang (Marcab) Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Bulukumba, Irwan Nasir menilai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tidak memiliki upaya serius selama ini untuk menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bulukumba.

Menurut dia, tunggakan PBB-P2 sesuai dengan data Dispenda Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2015-2020 yakni, Rp. 23.146.193.584. Jika melihat jumlah tersebut, pihaknya menduga ada dalang dibalik tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bulukumba.

Dia mengatakan, jika Dispenda serius dalam menangani tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bulukumba tiap tahunnya, tidak mungkin tunggakan PBB-P2 sebanyak itu.

“Melihat kondisi ini, kami meminta Tipikor Polres Bulukumba dan Kejaksaan Negeri segera mendalami tunggakan tersebut,” kata dia.

Dia mencontohkan, PBB-P2 yang menunggak di Kecamatan Gantarang. Desa Bukit Harapan misalnya, tahun 2015 tunggakannya capai Rp. 54 juta lebih. Parahnya, menurut Irwan Nasir, Kecamatan Ujungbulu di Kelurahan Caile, tahun 2020 tunggakannya mencapai Rp. 500 juta lebih.

“Kejadian ini sejak 2015 hingga 2020. Saat Dinas Keuangan bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), kemudian dipisahkan. 2021 ini Dispenda dan Dinas Keuangan bakal bergabung kembali,” kata dia.

Diketahui, Dispenda Kabupaten Bulukumba melalui tim terpadu yang telah dibentuk Pemda Bulukumba, diberi deadline waktu 2 bulan untuk menyelesaikan tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bulukumba.

Tim terpadu tersebut terdiri dari, Bupati, Wakil Bupati, Dispenda, Kejaksaan Negeri dan Tipikor Polres Bulukumba.

Comment