Kelola Dana Miliaran, Kepala Desa Disarankan Lapor LHKPN ke KPK

kpk

Gedung KPK (Doc. Sindonews)

Sulengka.net — Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa cukup besar diterima oleh Pemerintah Desa (Pemdes) di seluruh Indonesia. Butuh pengawasan ketat penggunaan dana tersebut.

Penggunaan anggaran tepat sasaran menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan desa mandiri. Untuk mencegah bergulirnya opini publik soal penyelewengan dana desa oleh pemerintah desa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menyarankan pemerintah desa sebaiknya melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bulukumba, H. Patudangi Azis mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah desa melaporkan harta kekayaannya.

“Sepengetahuan saya, belum ada kepala desa di Kabupaten Bulukumba yang melaporkan harta kekayaannya. Kalau di pulau Jawa, saya kira kepala desa sudah diwajibkan melaporkan harta kekayaannya pada KPK,” kata dia, Sabtu, 9 November 2019.

Dia menambahkan bahwa meski Permendagri no. 54 tahun 2016 pasal 7 wajib lapor LHKPN mulai huruf (a) sampai huruf (n) kepala desa tidak termasuk didalamnya.

Diketahui, pemerintah desa mengelola anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN milyaran rupiah, olehnya itu dibutuhkan pengawasan cukup ketat.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bulukumba, Muh. Rais Abdul Salam mengaku sepakat jika kepala desa melaporkan harta kekayaannya.

“Saya setuju, untuk menghindari kecurangan warga,” singkat dia melalui pesan WA nya. 

Comment