Keadilan Sosial Pelayanan Publik

AHMAD ERWIN

Penulis : Ahmad Erwin
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)

Sebagai negara yang berbenah Indonesia berusaha menerapkan paradigma New Public Service (NPS) melalui konsep Good Governance, dimana pada dasarnya konsep ini merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama, serta menjadi suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi Good Governance di Indonesia sendiri telah mulai dirintis dan diterapkan sejak awal era reformasi. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang telah berjalan selama 20 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sebagaimana cita-cita Reformasi yang sampai saat ini juga belum terwujud. 

Good Governance sendiri dalam pelaksanaannya meliputi meliputi 3 hal yaitu, integrasi peran antara pemerintah (birokrasi) yang harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif, lalu sektor swasta (privat) dengan peran aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, serta peran masyarakat (civil society) yang harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut. Yang juga memiliki beberapa prinsip seperti: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Dimana yang menjadi salah satu pilihan strategis untuk penerapannya di Indonesia yaitu melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Akan tetapi jika melihat fenomena pelayanan publik hari ini, itu masih belum sesuai dengan prisnsip-prinsip yang disebutkan tadi, dimana pelayanan yang hadir masihlah sarat dengan permasalahan. Salah satu contoh dari sekian banyak permasalahan itu misalkan terkait tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat, dimana masyarakat masih diposisikan sebagai objek sehingga dalam mendapatkan pelayanan, masyarakat sering mendapatkan tindakan dehumanisasi.

Ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan dan kemauan birokrasi. Hal ini tentu menjadikan budaya pelayanan publik bukan sebagai budaya pelayanan yang berorientasi pada prinsip kesetaraan, tetapi lebih kepada budaya pelayanan dengan model kuasa. Birokrat penyelenggara pelayanan publik sebagai penguasa sedangkan masyarakat kepada yang dikuasai. Sehingga upaya untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dengan konsep Good Governance dapat dikatakan hampir tidak mungkin sama sekali.

Nilai-nilai keadilan (sosial equity) sebenarnya terdapat dalam paradigma administrasi negara baru (NPA), tetapi terkait implementasinya di Indonesia konsepsi ini terbilang tidak terpakai, padahal secara nilai ia selaras dengan sila kelima pancasila. Lantas mengapa tidak diterapkan? Apalagi yang menjadi perhatian pokok administrasi negara baru (NPA) ialah perlakuan yang adil terhadap warga negara.

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang berideologikan pancasila tentu harus mencoba penerapan paradigma administrasi negara baru, dimana pada prinsipinya nilai keadilan sosial dalam NPA yang harus diwujudkan menurut frederickson ialah daya tanggap (Responsiveness), partisipasi pekerja dan warga negara dalam pembuatan keputusan, keadilan sosial (social equity), pilihan warga negara (public choise), serta tanggung jawab administrasi untuk efektivitas program. Dimana penerapan NPA ini juga dapat menjadi upaya untuk mendorong terciptanya kondisi negara yang berkeadilan sosial yang telah lama didambakan.

Seperti nilai daya tanggap (responsiveness) dan partisipasi warga misalnya. Untuk mewujudkannya, maka nilai daya tanggap dalam organisasi, strukturnya itu perlu dikembangkan menjadi desentralisasi kewenangan penanganan masalah-masalah sosial yang berupa ketimpangan, pengangguran, dan sebagainya baik secara politis maupun administratif. Lalu menghadirkan manajemen komunikasi secara intensif dengan publik yang mampu menembus kelas-kelas sosial dalam masyarakat sampai pada tingkat minoritas-minoritas yang tidak terorganisir.

Sebagaimana dikemukakan oleh Frederickson bahwa nilai yang akan dimaksimalkan dalam mewujudkan keadilan sosial adalah daya tanggap (responsiveness). Dimana salah satu alat struktur yang dibutuhkan adalah desentralisasi, sementara alat manajemen yang dibutuhkan adalah manajemen demokrasi berupa daya tanggap terhadap kelompok-kelompok kepentingan dan minoritas-minoritas yang tidak terorganisir. Melalui indikator perubahan prosedur daya tanggap yang terkesan lamban ke mekanisme responsivitas yang lebih cepat, kemampuan organisasi perangkat daerah dalam merespon perubahan kebutuhan masyarakat yang begitu cepat, anggaran yang dibutuhkan untuk menjamin responsivitas, perubahan perilaku birokrat kearah yang lebih responsif, pengamatan yang relatif cepat atas perubahan kebutuhan publik dan data atau informasi yang akurat sebagai dasar sebuah daya tanggap yang cepat dan tepat, serta pemimpin yang mempermudah perubahan daya tanggap, dan dukungan politik atas perubahan teknologi dan mekanisme daya tanggap itu.

Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila kelima pancasila, sebetulnya sangat selaras dengan social equity dalam NPA. Apalagi sampai saat ini belum ada cara penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu menyaingi gagasan frederickson terkait prioritasnya pada penyelengaraan pemerintah yang berdasarkan pada sosial equity itu.

Dibanding dengan konsep NPS melalui Good Governance, disini dapat dinilai bahwa dalam konteks penyelengaraan, Good Governance masih terkesan menguntungkan pemodal dimana pelayanan publik lebih kearah yang sifatnya kapitalisitik, sebut saja misalkan pelayanan kesehatan, sakit ataupun tidak sakit tetap harus membayar iuran BPJS, dan meski ia termasuk anggota BPJS tetapi ketika ia sakit dan golongan kelasnya lebih rendah, saat dirumah sakit pasti ia akan dianak tirikan, bahkan kebanyakan para peserta BPJS mengeluhkan hal ini, padahal seharusnya setiap warga negara yang sakit itu harus diperlakukan secara adil, bukan berdasarkan bayaran, golongan, atau apapun itu.

Sehingga, dalam salah satu contoh kecil ini memang perlu kiranya kampanye isu-isu NPA itu harus terus digalakkan, agar implementasi pelayanan publik berdasar keadilan sosial dapat terwujud, sehingga sila kelima Pancasilapun juga tidak hanya menjadi pajangan belaka.

Note: Opini yang terbit sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Comment