Kadis LHK Bulukumba Sampaikan Pasang Ri Kajang di Muswil III Aman

DLHK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, Misnawati Wawo.

sulengka.net — Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, Misnawati Wawo menyampaikan pasang ri Kajang pada Musyawarah Wilayah (Muswil) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) yang ke III.

Kegiatan yang berlangsung di Baruga Adat Karampuang Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai itu berlangsung pada 25 sampai 27 November 2019 dan dihadiri oleh Komunitas adat di Sulawesi Selatan, seperti Toraja, Enrekang, Maros, Bulukumba dan Sinjai.

Pada kesempatan tersebut, Kadis LHK Bulukumba sebagai perwakilan Bupati Bulukumba, Misbawati Wawo memaparkan praktek pembelajaran dari implementasi peraturan daerah tentang pengukuhan, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang.  Dirinya dipanel dengan perwakilan Pemkab Sinjai dan Pemkab Enrekang.

Misbawati menyebut cikal bakal perda MHA Ammatoa Kajang merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama dengan beberapa NGO dan pemerintah desa dan kecamatan. Setelah perda ditetapkan, tidak berhenti begitu saja, namun pihaknya menyusun keberlanjutan perda dengan membentuk Gugus Tugas yang berfungsi mengkoordinasi program kegiatan di berbagai OPD yang mendukung keberadaan MHA Ammatoa Kajang.

“Misalnya Dinas Pariwisata mendorong program ekowisata, Dikbud dengan pelestarian seni budaya, Dinas Kesehatan untuk penangangan penyakit dan Dinas Pertanian untuk memberikan bantuan alat mesin dan bibit pertanian,” beber Misbawati.

Menurut Misbawati, ada yang menarik di masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Mereka konsisten menerapkan prinsip yang tertuang dalam Pasang Ri Kajang yang secara turun temurun dipegang teguh masyarakat.

Sesuai Pasang Ri Kajang, lanjutnya, masyarakat Ammatoa Kajang meminta tidak perlu ada program penanaman pohon di dalam hutan, oleh karena menurut mereka, tanaman atau pohon akan tumbuh secara alamiah.

“Jadi fungsi hutan yang ada di sana (Kajang) 95 persen ekologi, hanya 5 persen ekonomi. Mereka hanya menebang pohon jika ada ritual adat yang akan dilaksanakan,” bebernya.

Dikatakannya, masyarakat adat Kajang lebih membutuhkan program bantuan pertanian untuk areal persawahan, seperti mesin dan bibit tanaman. Hasil pertanian dan peternakan inilah yang menghidupi kehidupan sehari-harinya, bukan dari hasil hutan adat yang sesuai SK Presiden seluas 313,99 hektare. Padahal sebelum menjadi hutan adat, hutan tersebut masuk pada wilayah hutan produksi terbatas.

Seperti apa Pasang Ri Kajang yang dianut oleh MHA Ammatoa Kajang, ini kutipannya :

PASANG RI KAJANG
Talakullei nisambei kajua, I yato’ minjo kaju timboa.
Talakullei nitambai nanikurangi botrong karamaka.
Kasipali tauwa a’ lamung-lamung ri boronga.
Nasaba’ se’re wattu larie tau anggakui bate lamunna

Tidak bisa diganti kayunya, Kayu itu saja yang tumbuh.
Hutan keramat itu tidak bisa ditambah atau dikurangi. Orang dilarang menanam di dalam hutan. Sebab suatu waktu akan ada orang yang mengakui bekas tanamannya.

Comment