Islam Tidak Mewariskan Sistem Bernegara, Tapi Islam Mewariskan Cara Bernegara.

Fahri Badina

Penulis : Fahri Badina
Aktivis PMII Cabang Gowa

Akhir-akhir ini isu penegakan  Khilafah kembali mencuat, ditambah lagi setelah pemerintah menunjuk jendral Fahrul Razi sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, alasan yang kita temui di angkatnya jendral Fahrul Razi sebagai Menteri Agama adalah agar dapat  melakukan deradikalisasi terhadap masyarakat/kelompok  yang terpapar radikalisme Agama.

Dalam ungkapan Prof Mahfud disalah satu acara TV Nasional dikatakan kelompok radikal itu adalah mereka yang suka melakukan takfiri artinya suka menyebut orang lain kafir dan ciri-cirinya adalah mereka berpendapat mereka yang paling benar dan selain mereka salah semua. Padahal terkait hal ini masih banyak ditemukan dalam pluralitas kelompok publik interest dan menurut hemat penulis harus ditangkal.

Namun tulisan kali ini tidak membahas lebih mendalam soal takfiri secara luas. Sebab disini penulis akan mencoba memberikan opini terkait isu penegakkan Khilafah di indonesia.

#

Sebab isu radikalisme ini juga sangat terkait dengan kelompok Khilafisme. Yaitu kelompok yang memperjuangkan pemahamannya dengan cara-cara ekstrim dan radikal bahkan tak jarang mengkafirkan. Kelompok ini juga merasa Khilafah adalah kebenaran absolute yang tidak ada tawar menawar untuk menegakkannya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak lebih baik dari tulisan Prof Nadirsyah Hosyen, Prof Komaruddin hidayat ataupun Ulama-ulama yang banyak menulis terkait masalah Khilafah namun disini penulis akan mencoba menyampaikan ulang dari berbagai pendapat para Ahli berkaitan dengan masalah Khilafah ini.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, di dalamnya terdapat 1.228 suku bangsa, menurut Badan Indonesia Geospisial (BIG) terdapat 13.466 pulau, dan wikipedia menyebut indonesia memiliki 700 bahasa daerah.

Untuk mengintegrasikan hal itu, sebagai masyarakat harus saling menghormati satu sama lain, dimana dengan adanya semboyan ‘’Bhineka Tunggal Ika’’ menambah semangat toleransi di tengah kondisi masyarakat majemuk Indonesia ini.

Tentu ketika menyebut ‘’Indonesia’’ maka tidak ada yang namanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (sara), karena kita di satukan dalam sebuah negara yang bernama Indonesia, dan tentunya NKRI ialah hal finan dan menjadi nilai harga mati.

Alhamdulillah kita bisa melihat bahwa Cuma di Indonesia perempuan aman solat di mana-mana tanpa rasa cemas sedikitpun. Ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tumbuh dengan berperadaban.

Sayangnya, masih ada segelintir manusia yang fanatik buta terhadap kelompok sehingga menciptakan kelompok–kelompok radikal bahkan intoleran yang dapat mengancam eksistensi negara Indonesia, sebut saja teroris, adalah sebuah kelompok yang selalu identik dengan kekerasan, pengeboman, aksi radikal dan lain sebagainya.

Tentunya eksistensi kelompok seperti ini tidak dapat di biarkan untuk terus mengada dengan alasan apapun, karena tidak ada satupun agama dan negara di dunia ini yang menghalalkan kekerasan.

Pengertian demokrasi pada tulisan ini sama dengan pengertian pada umumnya yaitu ‘’goverment by the people’’ (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat). Namun kenabian atau apa yang disebut dengan istilah profetik dalam khazanah keilmuan Kuntowijoyo dimana gagasannya mengenai hal ini memuat tiga point yaitu humanisasi, liberasi, dan transesendensi.

Pada intinya diperlukan transformasi ilmu sosial dalam melihat fenomena radikalisme ini, dimana dengan adanya elaborasi ajaran-ajaran agama ke dalam bentuk teori sosial sehingga dalam menyelesaikan segala sesuatunya melalui paradigma agama.

Pada saat-saat awal Nabi berada di kota Madinah, tentu telah diketahui bersama bahwa Nabi membuat konsensus yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dimana pada prinsipnya dikatakan “lahum Ma Lana Wa Lahum Ma Alaina” yang artinya “mereka (non muslim) memiliki hak (dalam konteks dalam kewarganegaraan) sebagaimana hak kita, dan memiliki juga kewajiban juga sebagaimana kewajiban kita (kaum muslimin).’’ Yang dalam tafsiran Prof Quraish shihab dikatakan, tidak ada lagi ‘’mayoritas dan minoritas’’karena semua telah membaur dalam kewarganegaraan.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa kendati ia hadir pada awal kehadiran Rasul SAW Di madinah. Namun, tidak satupun pasalnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam hingga beliau wafat.

Tentu kehadiran Pancasila di Indonesia yang menjadi Ideologi Negara Bangsa juga patut disyukuri, sebab banyak pakar mengatakan bahwa Pancasila ialah turunan dari Piagam Madinah. Mengapa? karena di dalamnya sarat akan nilai dan semangat bernegara, dan meski tediri dari banyak suku bangsa dan multikultural tetapi Indonesia tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuannya.

Apalagi saat grand mufti mesir Prof Dr. Shawki Alam, berkunjung ke Indonesia iapun mengungkapkan bahwa pancasila adalah esensi ajaran islam dan negara islam lainnya perlu belajar dari Indonesia bagaimana menjaga persatuan dan keamanan tetap terjaga. Tuturnya kurang lebih seperti itu. Kita bisa bandingkan dengan beberapa Negara di timur tengah yang tidak henti–hentinya berperang sehingga penderitaan dan rasa cemas warga selalu saja terjadi dan kematian tidak bisa dihindarkan.

Agama islam dalam ajarannya  serat akan nilai bernegara, islam selalu mengedepankan keadilan dan mengajarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut Nurcholis Madjid, dalam kacamata islam mengatakan ‘’ semangat saling menghormati yang tulus dan saling menghargai yang sejati adalah pangkal bagi adanya pergaulan kemanusiaan dalam sistem sosial dan politik dan demokratis’’. Kesadaran inilah yang seharusnya di bangun oleh setiap elemen.

Sebagaimana pembahasan Islam dan konteks demokrasi telah memalui proses sejarah yang panjang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya islam adalah agama yang kaffah (sempurna), maka dari itu islam tidak hanya mengatur berkaitan dengan keimanan seseorang akan tetapi mengatur segala aspek kehidupan di muka bumi.

Islam juga adalah sebuah nilai yang membenarkan demokrasi. kita lihat dari lingkup kajian politik islam salah satunya mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang “siyasah dusturiyah” yaitu siyasah yang membahas demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Islam memiliki kesesuaian demokrasi melalui pencarian kohesif nilai yang terkandung di dalamnya, seperti prinsip persamaan, kebebasan, pertanggungjawaban publik dan kedaulatan rakyat atau musyawarah.

Namun, negara harus sadar bahwa mayoritas umat islam tidak berarti bahwa hukum hanya mengutamakan umat islam, Karena kita bukan negara islam seperti arab saudi dan juga bukan negara sekuler seperti amerika. NKRI di dalamnya memuat sangat banyak agama yang masing- masing memiliki syariat dan negara harus menjamin serta melindungi kepercayaan itu.

Seperti oandangan Mahfud MD mengenai demokrasi dalam perspektif siyasah islam mengatakan ‘’demokrasi jika kita lihat masih sesuai dengan siyasah islam dimana pada prinsipnya mengendalikan kepentingan umat sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat, bahwa nilai-nilai islam yang bersifat universal harus dapat mewarnai kehidupan kebangsaan kita dan demi tegaknya demokrasi itu sah-sah saja’’.

Pandangan di atas menandakan, demokrasi kita tidak ada masalah dengan agama islam. Dalam menjalankan syariat misalnya, negara Indonesia yang mayoritas umat islam mengawal hal itu salah satunya secara eksplisit menyebutkan nomenklatur majelis ulama indonesia (MUI) seperti dalam UU perbankan syariah, UU jaminan produk halal dan lain sebagainya.

Secara khusus islam tidak mewariskan bagaimana sistem bernegara, akan tetapi islam mengajarkan kita bagaimana cara bernegara yang baik. Dalam perkembangannya umat islam di tuntut untuk melakukan perubahan dalam setiap zaman.

Quraish Syihab dalam bukunya ‘’islam yang saya pahami’’ dalam bab pembaharuan ajaran agama mengatakan dalam kesimpulannya ‘’memperbaharui agama dibutuhkan karena Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di persada bumi ini dan memakmurkannya, sedang kenyataan menunjukkan terjadi perkembangan dalam kehidupan dan tentu saja hal itu membutuhkan pemikiran dan solusi yang sesuai dengan perkembangan tersebut tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tujuan kehadirannya’’. Dalam perkembangannya pula saat ini Indonesia bisa di katakan sebagai kiblat peradaban dunia. Sehingga hal-hal yang berpotensi untuk memecah belah nasionalisme ataupun keutuhan Negara ini memang perlu untuk dilawan. Dan jika perlu ditiadakan.

Note : Opini yang terbit sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Comment