Bisakah Masyarakat Miskin Kota dan Buruh Tani Desa Jadi Calon Bupati (?)

Opini1232

Ersal, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Adab dan humaniora

Oleh : Ersal, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Adab dan humaniora

Sulengka.net — Hiruk pikuk udara saat mendekati hari deklarasi para Bakal calon Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati (Wabub) di pilkada serentak Tahun 2020, terkhusus pada Pilkada  yang mempunyai slogan Bulukumba Berlayar. Kian memanas membuat  masyarakat sedikit jenuh atas Informaasi  berbagai calon kandidat yang saling merebut tiket dari Partai Politik, bukan hanya itu, saling menjatuhkan pun tercermin dalam framing informasinya, di tengah keresehan masyarakat terdapat pula orang-ornag yang fanatik dengan bakal calon jagoannya, sampai-sampai saling bertikai dengan kata di sosial media.

Sebelum  lebih jauh menggambarkan kondisi di atas, mari kita sama -sama pahami maksud Demokrasi dan kebijakan soal Pilkada!.

Secara definsi  Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata dalam Bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan. Dari bahasa Inggris demos dan kratos diserap menjadi democracy. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi dalam istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam banyak artikel juga disebutkan Bahwa demokrasi adalah keterlibatan langsung dan atau perwakilan yang dapat merumuska, pembuatan, pengembangan  kebijakan yang harus djalankan dalam Negara. Jadi secara ideal demokrasi memberikan ruang pada setiap individu dalam masyarakat dapat ikut serta dalam perumusuan setiap kebijakan, namun beda halnya ketika kita membuka lembaran kebijakan soal pemilu dan pilkada, dimana terdapat mekanisme yang mencoba melakukan penyeleksian bagi setiap orang untuk menjadi calon di pemilu dan pilkada.

Soal pilkada telah dirumuskn aturan mengenai mekanismenya, dalam UU PILKADA NO 1 tahun 2015 BAB I Pasal 1 (Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud.

  1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
  2. Uji Publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.
  3. Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Dalam aturan yang lain disebutkan: Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tepatnya UU Nomor 10 Tahun 2016,” (Pasal 40 ayat 1: Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah yang bersangkutan)”.

Itulah aturan mengenai pilkada, nah melihat sebentarlagi akan berlansung pilkada serentak yang pastinya calon harus di usung oleh kualisi  partai yang suaranya di DPRD Kabuten harus mencapai 20% atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah, terkhusus Pilkada Bulukuba partai yang kadernya duduk di DPRD Bulukumba ada 10  dengan masing-masing: PPP= 6, Nasdem= 5, Gerindra= 5, Golkar= 4, PKB= 4,PKS= 3, PDIP= 3, Demokrat= 2, Berkarya= 1. Jadi para partai ini harus bangun koalisi untuk dapat mengusung calon Wakil dan Bupati Bulukumba, terus partaai yang tidak dapat mengusung, secar tersirat ialah partai yang tidak sama sekali punya kader yang duduk di DPRD Bulukumba. beberapa bakal calon ini telas sibuk mengincar para partai yang mempunyai suara di DPRD Bulukumba untuk mengusung dirinya, hingga di setiap media Koran dan sosial media telah bnyak di penuhi oleh informasi politik.

bakal calon Pilkada 2020 bulukumba telah banyak beredar dimasyarakat dan pastinya bukan dari masyrakat miskin kota ataupun buruh tani di desa, pastilah mereka adalah elit politik dan para pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk bertarung, apakah dia orang yang memumpuni untuk menjadi pemimpim di Bulukumba ? bisa jadi iya bisa jadi tidak, sebab perpolitikan di negara kita tidak mengharuskan orang yang memumpuni  untuk menjadi pemimpin, tapi ketika dia  mempunyai modal dan  alat politik maka itulah yang bisa.

Tapi kan orang yang akan mempin bulukumba kedepannya adalah usungan partai, dimana partai ini senantiasa mempunyai jargon untuk keadilan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, sampai istilah demokrasi yang sering di komandankan bahwa kita harusnya “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”benarkah sepertiitu adanya ? bisa jadi iya bisasajadi tidak.agak meragukan, kenapa,  Karna modal untuk buat partai dan membesarkan partai harus menghabiskan banyak dana, cobalah lihatlah beberapa partai sampai hari ini, mau ia partai besar ataupun partai yang merangkak menjdi besar, semua milik para orang-orang yang bermodal besar.terus bagaimana soal kualisi parta  saat mengusung calonnya di pilkada Daerah? Apakah dia terikat begitu saja ataukah ada pembahasan terselebung dulu baru mereka saling terikat? Sudah pasti ada pembahasan terselubung dulu. Apakah pembahasan terselubung itu ? sudah pastilah ada kontrak politik atau kesepakatan-kesepatan yang di bangun diawal untuk di jalankan calonnya setelah duduk sebagai Bupati. Parahnya menurut kabar burung bahwa bukan parpol saja yang terlibat di pembahasan terselubung itu, tapi melibatkan juga Investor, apa itu benar? Bisajadi iya bisa jadi tidak.

Memungkinkan kah pembahasan penuntasan kemiskinan, proses perampasan lahan yang ada di bulukumba, tambang-tanbang yang merusak lingkungan di bahas dan akan di tindaki oleh nahkoda perahu phinisi selanjutnya ? ku pikir agak sulit ketikan perpolitikannya masih seperti penjelasan sebelumnya, dimana partai meneriakkan keadilan dan kesejahteraan hanya sekedar jargor dan pembahasan terselubung masih jadi prioritas oleh kelompoknya.

Sampai sini kita paham mekanisme Pilkada dan keterlibatan siapa saja yang nantinya akan memenangkan calon.

Comment