Beda Persepsi, Polemik Bimtek BPD Jojjolo

bpd

Illusrasi : Google

Sulengka.net — Terjadi perbedaan persepsi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jojjolo yang digelar di Kantor Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa.

Tidak bertemunya pemahaman soal Bimtek BPD tersebut membuat batalnya pelaksanaan bimtek BPD Jojjolo, 3 Januari lalu. BPD Jojjolo dan Pendampingan Desa menyesalkan sikap anggota DPRD Bulukumba, Muh. Jufri yang membatasi ruang gerak BPD untuk membekali diri.

Saat ditemui sulengka disalah satu warkop di Bulukumba, Eks Pendamping Desa Kecamatan Bulukumpa yang saat ini bertugas di Kecamatan Herlang, Nasir menceritakan kronologis kejadian pembubaran bimtek BPD Jojjolo.

Menurut Nasir, dirinya menghadiri kegiatan bimtek BPD Jojjolo atas permintaan BPD Jojjolo. Sebelum menghadiri kegiatan Bimtek, dirinya sudah bertemu dengan pihak Kecamatan Bulukumpa dan menyetujui pelaksanaan bimtek tersebut.

#

Setibanya di Kantor Desa Jojjolo untuk melaksanakan Bimtek, dirinya masuk ke salah satu ruangan yang rencananya bakal dijadikan kantor BPD Jojjolo. Dirinya berbincang dengan anggota BPD Jojjolo terkait persiapan pelaksanaan bimtek.

Tak lama berselang, Sekdes Jojjolo masuk ke dalam ruangan tempat ia berdiskusi dan menyampaikan bahwa salah seorang anggota DPRD Bulukumba, Muh. Jufri ada diluar.

Muh. Jufri kemudian masuk ke dalam ruangan. Terjadi perdebatan panjang soal teknis pelaksanaan bimtek. Hingga Muh. Jufri kemudian menegaskan bahwa bimtek tidak boleh dilanjutkan.

“Kami ditugaskan oleh negara untuk peningkatan kapasitas, soal anggaran kami tidak masuki. Bimtek itu partisipatif,” kata dia, Kamis, 16 Januari 2020.

Salah seorang anggota BPD Jojjolo, Asdar menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek BPD adalah langkah peningkatan kapasitas BPD. “Kami yang meminta Pendamping Kecamatan untuk memberikan bimbingan, soal teknis peran dan fungsi BPD. Kalau bicara anggaran pelaksanaan bimtek, kami patungan,” kata dia.

Dirinya juga menganggap bahwa pendapat yang keliru jika menghubungkan bimtek yang dilakukannya dengan anggaran desa.

“Kami ingin bermitra dengan pemerintah desa, buktinya kami melaksanakan Bimtek BPD di kantor desa. Tapi dilarang oleh salah satu anggota DPRD Bulukumba, jadi kami pindah ke warkop saja Bimteknya,” kata dia.

Sementara itu, anggota DPRD Bulukumba, Muh. Jufri yang dituding mencegah pelaksanaan bimtek mengatakan bahwa, bimtek BPD Jojjolo terkesan dipaksakan.

“Kegiatan Bimtek nanti 2020 dianggarkan, jadi temuan dan pasti Pemdes lagi yang jadi korban. Kita berharap Bimtek BPD harus direncanakan dengan baik, agar BPD mendapatkan ilmu untuk menjalankan tugas dan fungsinya,” kata dia.

Dia juga mengaku sudah menyampaikan hal tersebut pada saat berdiskusi dengan Pendamping Kecamatan dan BPD.

“Jadi saya datang kasi masukan lalu saya pergi, ndataumi lanjut atau tidak dan saya sudah kasi warning kepala desa untuk tidak bayarkan Bimteknya kalau memang tidak ada dalam APBDes,” kata dia.

Rencananya, anggota BPD Jojjolo bakal melaporkan tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD Bulukumba, Muh. Jupri pada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Comment